PT. Asuransi Allianz Life Indonesia : Aspek Hukum, Legaitas dan RBC.

Aspek Hukum, Legalitas dan RBC Bagi Perusahaan Asuransi

Tuan Prospek !, disaat kami prospekting melakukan sosialisasi Tapro Asuransi Unit Link dari Allianz dilapangan sering sekali kami mendapat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Aspek Legalitas dan Bonafiditas Perusahaan.

Sebenarnya Dasar Hukum Asuransi itu pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) berikut :

Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Selain itu, Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, memberikan defenisi berikut :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Undang-undang  No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Perbedaan antara Kedua Undang-undang ini  yang paling signifikan adalah : Bahwa  dalam UU No. 2 Tahun 1992  fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi berada  di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sementara  UU No. 40 Tahun 2014 pengaturan dan pengawasan  perasuransian diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal perasuransian meliputi  perizinan usaha perasuransian, tata kelola penyelenggaraan perasuransian, pergantian  pemilikan, penggabungan, dan peleburan, serta sampai pada pembubaran, likuidasi, dan kepailitan.

Sedangkan berkaitan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang diatur pada Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2014, di antaranya adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, memberikan dan mencabut izin Usaha Perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik,  penilai, sampai mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.

Jadi OJK  terus memantau Perusahaan Asuransi  melalui kewajibannya  menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK.

Sehingga keraguan Calon nasabah terhadap Perusahaan Asuransi melarikan uang Nasabah dengan Cara Menutup Usaha Asuransinya, tidak mungkin karena terus dikontrol Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Risk Base Capital (RBC)

Selain itu untuk melindungi nasabah asuransi, pemerintah juga telah membuat ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK mengatur beberapa hal di antaranya tentang modal minimum berbasis risiko (risk based capital).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“Kepmenkeu 424/2003”). Dalam Pasal 2 Kepmenkeu 424/2003 diatur mengenai batasan tingkat solvabilitas:

 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % (seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Bagaimana Dengan RBC Allianz ?

Allianz Indonesia secara cukup jauh melampaui ketentuan minimum Pemerintah sebesar 120%. Saat ini rasio solvabilitas Allianz Life 455% dan Allianz Utama 143% per akhir 2014. Dan perusahaan memiliki komitmen untuk meningkatkan lebih jauh lagi selisih antara rasio solvabilitas perusahaan dengan ketentuan minimum Pemerintah bagi kepentingan keamanan nasabah.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *